- Pertimbangan dikeluarkannya POLRI dari institusi ABRI adalah…
- Memperbaiki dan meningkatkan citra POLRI dalam masyarakat
- Dapat menegakkan hukum lebih konsekuen dalam masyarakat
- Meningkatkan profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas
- Memperoleh keleluasaan dalam menjalankan tugas-tugasnya
- Dapat bekerja sama dengan ABRI melindungi masyarakat
- Paradigma Baru tentang peran politik TNI pada hakikatnya menunjukkan…
- Peningkatan peran sosial politik TNI
- Pemantapan peran sosial politik TNI
- Pengurangan peran sosial politik TNI
- Pembalasan peran sosial politik TNI
- Penambahan peran sosial politik TNI
- Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah…
- Mahkamah Agung
- UUD 1945
- Pancasila
- TAP MPR
- Keputusan Presiden
- Yang dimaksud pemerintah pusat adalah…
- Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR dan MA
- Presiden dan Wakil Presiden
- Presiden dan Wakil Presiden, DPR, TNI
- Presiden dan Wakil Presiden, MA, POLRI
- Presiden dan Wakil Presiden, Menteri
- Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai…
- Dasar Negara
- Dasar Keimanan
- Dasar Kenegaraan
- Dasar Beragama
- Dasar Ketatanegaraan
- Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah…
- Pendidikan
- Agama
- Sosial
- Pertahanan
- Kesehatan
- Susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari…
- Kepala Daerah dan Wakilnya.
- Kepala Daerah dan DPRD.
- Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derah.
- Kepala Derah dan dinas-dinas.
- Kepala Deerah dan Tripida/Muspida.
- Propenas adalah singkatan dari…
- Perancanaan Pembangunan Nasional
- Proyek Pembangunan Nasional
- Program Pembangunan Nasional
- Prosedur Pembangunan Nasional
- Program Pengembangan Nasional
- Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam…
- Pasa114
- Pasal 25
- Pasal 24
- Pasal 27
- Pasal 7
- Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan…
- Sentralisasi
- Desentralisasi
- Presidensial
- Parlementer
- Monarki
- Menurut UUD 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR, kecuali…
- Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris.
- Mengubah UUD 1945.
- Memberhentikan Presiden.
- Menetapkan GBHN.
- Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
- Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah…
- Hukum dasar tertulis
- Hukum adat
- Hukum tidak tertulis
- Konvensi
- Hukum Negara
- Menurut UUD 1945 pasal 10, kekuasaan Presiden selaku kepala negara adalah…
- Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU.
- Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
- Memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
- Memberikan tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan.
- Memilih menteri dan melantiknya.
- Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung bertugas sebagai pemikir, perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah…
- Presider
- TNI
- Ahli-ahli ekonomi
- Masyarakat umum
- Pegawai Negeri
- Perekonorman Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip sebagai benkut, kecuali…
- Efisiensi
- Kebangsaan
- Berwawasan lingkungan
- Kemandirian
- Kebersamaan
- Dinas propinsi merupakan unsur pemerintahan propinsi dipimpin oleh kepala yang berada dibawah gubernur, melalui…
- Wakil Gubernur
- Sekretarts Daerah
- Unit Pelaksana Teknis
- Kepala Dinas
- Menteri
- Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen adalah…
- Presiden
- Mahkamah Konstitusi
- Mahkamah Agung
- Depkumham
- MPR
- Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam …
- PP Nomor 151
- PP Nomor 150
- PP Nomor 105
- PP Nomor 106
- PP Nomor 107
- Peraturan pemerintah tentang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada ...
- 25 Juli 2000
- 25 Agustus 2000
- 25 September 2000
- 25 Oktober 2000
- 25 November 2000
- UUD 1945 telah mengalami amandemen yang ke ...
- Satu
- Dua
- Tiga
- Empat
- Lima
LATIHAN SOAL CPNS 2023 TWK : TATA NEGARA
DeviTia
... menit baca
Dengarkan
Sebelumnya
...
Selanjutnya
...
Posting Komentar