Semua Pembahasan Soal Silahkan Kunjungi Website ini : CATBKN Dengan Mendaftarkan Diri Sebagai Member.
1. BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. Pada sidang kedua tersebut, BPUPKI membentuk tiga kepanitiaan. Tiga panitia yang dibentuk dari sidang BPUPKI tersebut adalah
- Panitia hukum dasar, panitia kemedekaan, dan panitia kenegaraan
- Panitia hukum dasar, panitia ekonomi, dan panitia kemerdekaan
- Panitia hukum dasar, panitia ekonomi, dan panitia bela negara
- Panitia ekonomi, panitia kemerdekaan, panitia kenegaraan
- Panitian ekonomi, panitia kemerdekaan, dan panitia bela negara
2. Setelah Ir. Soekarno menyampaikan usulan lima dasar negara yang ia sebut dengan “Pancasila” mendapat tanggapan serius dari peserta rapat sehingga lahirlah panitia sembilan. Panitia tersebut bertugas merumuskan pancasila. Pada proses perumusan dasar negara tersebut, melibatkan kompromi antara empat tokoh nasionalis dan empat tokoh Islam sehingga disepakati terbetuknya piagam jakarta. Di bawah ini merupakan tokoh Islam, kecuali
- Mr. Achmad Soebardjo
- KH. Wahid Hasjim
- Abdoel Kahar Moezakir
- Abikoesno Tjokrosoejoso
- H. Agus Salim
3. Perhatikan pengamalan nilai-nilai pancasila berikut ini:
- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa
- Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
- Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
- Menghormati hak orang lain
- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
- Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
Yang merupakan pengamalan sila kedua pancasila adalah
- 1), 2), 5), 7), 8)
- 1), 2), 3), 7), 8)
- 1), 3), 5), 6), 7)
- 1), 3), 4), 7), 8)
- 2), 3), 4), 5), 8)
4. Bela negara merupakan perilaku, sikap dan tekad warga negara untuk mempertahankan negara supaya tidak ada yang mengganggu kelangsungan hidup yang didasari oleh rasa cinta tanah air yang diatur dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari bela negara adalah
- Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Menjamin kemakmuran dan kesejahteraan bersama guna menjamin kedaulatan negara
- Menjaga identitas dan integritas bangsa/negara
- Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
- Melestarikan budaya bangsa
5. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu). Selain tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya, DPR juga memiliki beberapa hak meliputi hak interpelasi, hak angket, hak budget, hak menyatakan pendapat, dan hak imunitas. Maksud dari hak imunitas adalah
- Hak kekebalan hukum dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak bisa dijerat oleh hukum baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik
- Hak terlepas dari proses peradilan terkait masalah hukum yang pernah dihadapinya baik sebelum maupun ketika menjabat sebagai anggota DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik
- Hak untuk meminta perlindungan hukum kepada presiden guna menjamin kelancaran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama menjabat sebagai anggota DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik
- Hak untuk menolak terhadap proses hukum terkait masalah peradilan yang timbul selama periode jabatannya sebagai anggota DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik
- Hak kekebalan hukum untuk tidak dituntut atas penyataan, pertanyaan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik
6. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diganti karena merupakan dasar-dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung staatidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan. Teks pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang memiliki makna tersendiri. Salah satu makna yang terkandung dalam aline kedua adalah
- Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk
- Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spritual, dan kehidupan di dunia dan akhirat
- Cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Tujuan Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial
7. Bahasa Indonesia pertama kali diikrarkan sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Secara umum Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Berikuti ini bukan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah
- Sebagai bahasa resmi kenegaraan
- Sebagai identitas bangsa
- Sebagai alat komunikasi bangsa Indonesia
- Sebagai kebanggaan bangsa
- Sebagai alat pemersatu bangsa
8. Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief system yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki nilai instumental yang diatur dalam tata perundang-undangan negara salah satunya pasa-pasal UUD 1945. Penjabaran sila ketiga pancasila dalam UUD 1945 terdapat pada pasal
- Pasal 9, Pasal 28 E, Pasal 28 F, Pasal 28 G, Pasal 28 H, dan Pasal 29
- Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 C, Pasal 28 D, Pasal 28 E, Pasal 28 F, Pasal 28 G, Pasal 28 H, Pasal 28 I, Pasal 28 J, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31
- Pasal 23, Pasal 23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C, Pasal 23 D, Pasal 23 E, Pasal 23 F, Pasal 23 G, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34
- Pasal 1, Pasal 18, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36 A, Pasal 36 B, Pasal 36 C, dan Pasal 37 ayat 5
- Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 20, Pasal 22 E, Pasal 28 dan Pasal 37
9. Bhineka tunggal ika merupakan semboyan Negara Indonesia seperti yang ditegaskan dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Semboyan tersebut mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang lahir dari keberagaman bangsa Indonesia. Perwujudan persatuan dapat diterapkan melalui sikap saling menghormati terhadap beragaman suku bangsa, kecuali
- Membagi secara adil kesempatan menjadi pejabat negara untuk semua suku bangsa dan daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama dan latar belakang budayanya
- Melaksanakan kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga
- Antara warga masyarakat terdapat semangat tolong menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
- Dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah
- Terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
10. Perlawanan Rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda berlangsung cukup lama antara tahun 1873 hingga 1904. Setelah gagal menyerang Aceh pada tahun 1873, Belanda berhasil menguasai Aceh Besar pada tahun 1874. Namun rakyat Aceh terus melakukan perlawanan hingga Belanda kewalahan menghadapi berbagai serangan dari rakyat Aceh, sehingga mengirim Dr Snouck Hurgronje untuk meneliti tata negara Aceh. Sebab terjadinya ketegangan antara Belanda dan rakyat adalah
- Kesewenang-wenangan Belanda dalam mencampuri urusan pemerintahan Kerajaan Aceh guna mempengaruhi tatanan norma kehidupan rakyat Aceh yang sudah terbangun secara harmonis
- Belanda tidak setuju kebebasan putra Aceh menjalin hubungan dagang dengan bangsa lain. Belanda tidak berkomitmen terhadap Treaty of London dan bekerjasama dengan Inggris menandatangani Traktat Sumatera
- Belanda melanggar tatanan dan norma kehidupan rakyat Aceh yang bernuansakan Islam sehingga masyarakat Aceh mayoritas muslim tidak menerima perlakuan Belanda dan melakukan perlawan untuk mengusir Belanda
- Pelecehan yang dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat Aceh terutama kaum wanita yang senantiasa dalam kehidupan sehari-harinya menutup Aurat
- Kesewenang-wenangan Belanda terhadap rakyat Aceh yang mengharuskan menanam jenis tanaman rempah-rempas sesuai dengan kebutuhan Belanda sehingga rakyat Aceh tidak terima dan melakukan perlawanan
11. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang erat sebagai satu kesatuan proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tidak terpisahkan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal utama yang menjiwai seluruh isi pembukaan UUD 1945 adalah
- Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa sehingga bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan dan kolonialisme
- Perjuangan kemerdekaan dalam suatu pergerakan menuju kehidupan bangsa yang merdeka, adil, dan makmur
- Semangat perjuangan bangsa Indonesia guna mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat serta tanpa ada penindasan yang menyengsarakan bangsa Indonesia
- Cinta dan tujuan negara Indonesia guna menjalankan kehidupan bangsa yang merdeka dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan kemanusiaan adil dan beradad serta untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
- Amanat dari seluruh rakyat Indonesia saat mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama
12. Di masa perjuangan memperoleh banyak usaha yang telah dilakukan oleh para pejuang bangsa baik secara radikal maupun moderat. Di masa itu juga sudah banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia secara lokal melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Di bawah ini yang bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia adalah
- Perlawanan di Cot Plieng, Lhokseumawe yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil
- Perlawanan di Meureu yang dipimpin oleh Tengku Hamid
- Perlawanan Rakyat Maluku merebut Benteng Duurstede di Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulessi
- Perlawanan rakyat Indramayu yang dipimpin oleh H. Madriyas
- Perlawanan di Sukamanah, Tasikmalaya yang dipimpin oleh K.H. Zainal Mustofa
13. Perhatikan pernyataan kondisi Negara Indonesia berikut ini:
- Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda di Lapangan Udara Maguwo, Yogyakarta
- Belanda menggunakan taktik blitzkrieg untuk melancarkan serangan kilat dan menguasai Kota Yogyakarta dan menawan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta
- Belanda salah menafsirkan hasil Perjanjian Linggarjati Militer dan melakukan agresi militer berupa aksi polisionil untuk menjamin pelaksanaan hasil perjanjian
- Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berpusat di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh M. Syafruddin Prawiranegara
- Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia, dan berakhir setelah kedaulatannya diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS)
- PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 24 Januari 1949 pas agresi militer Belanda dengan tujuan Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan
- Sepakat untuk mengadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda
Dari pernyataan di atas, yang menggambarkan kondisi berkaitan dengan agresi militer Belanda II adalah
- 1), 2), 3), 4)
- 1), 2), 4), 5)
- 1), 2), 4), 6)
- 2), 3), 4), 5)
- 2), 3), 5), 7)
14. Setelah memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak serta merta terlepas dari gangguan yang merongrong kewibawaan kedaulatan negera. Banyak upaya dan ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari luar maupun dari dalam negeri. Perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz merupakan salah satu ancaman pemberontakan dari dalam negeri. Latar belakang perlawanam Andi Azis, kecuali
- Adanya kekacauan di Sulawesi Selatan dilatarbelakangi oleh perbedaan keinginan antara masyarakat yang anti-federal (anti-RIS) dengan masyarakat yang pro-federal (setuju RIS)
- Ketidakpuasan masyarakat Indonesia Timur atas pemerintahan dalam hal urusan pemerintah dan pemerataan pembangunan yang bersifat jawa sentris
- Kedatangan pasukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dari TNI yang berasal dari Jawa
- Penolakan kapten Andi Aziz terhadap kedatangan pasukan APRIS dari TNI yang berasal dari Jawa Timur
- Tuntutan agar pasukan APRIS mantan KNIL dan Koninklijke Leger (KL) untuk menjadi tentara di NIT (Negara Indonesia Timur)
15. Berikut ini yang menjadi dasar hukum bela negara menurut UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) adalah
- Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
- Setiap warga negara wajib ikut dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh TNI maupun oleh seluruh komponen bangsa
- Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
- Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan pembelaan negara
16. Ditinjau dari isi pengertian yang terdapat dalam proklamasi kemerdekaan pada 17 agustus 1945 dan memperhatikan isi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memperlihatkan adanya letak dan sifat hubungan antara keduanya. Letak dan sifat hubungan tersebut adalah
- Pembukaan merupakan pernyataan yang lebih terperinci terhadap keinginan suatu bangsa Indonesia untuk membangun sistem hukum sendiri
- Proklamasi memberika inspirasi terhadap pembukaan yang kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal
- Proklamasi merupakan pernyataan yang lebih terperinci tentang cita-cita luhur yang harus direalisasikan dalam pembukaan
- Pembukaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
- Proklamasi merupakan landasan material dari lahirnya sistem konstitusi di Indonesia yang dijabarkan melalui UUD NRI tahun 1945
17. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan setiap wilayahnya. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut. Salah satunya adalah
- Memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional
- Memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan
- Memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat
- Memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan
- Menghilangkan perbedaan antar suku bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
18. Meskipun sudah tidak muda lagi, Jumingan (67) tampak bersemangat hadir menyalurkan hak politiknya. Jumingan datang ke TPS 011 bersama dua anggota keluarganya. Hanya saja keinginannnya untuk mencoblos sempat tertahan. Pasalnya ia tidak membawa surat panggilan pemilihan. Akan tetapi pihak keluarga bersikukuh ingin mewujudkan Jumingan mencoblos. Jumingan tercatat dalam DPT dan mempunyai KTP elektronik. Setelah beberapa menit menunggu, keinginan Jumingan mencoblos akhirnya terpenuhi juga. Jumingan boleh mencoblos karena sudah terdaftar dalam DPT dan memiliki e-KTP. Jumingan mengaku semangat untuk memberikan suara politiknya dengan harapan pemimpin terpilih dapat lebih meningkatkan kemakmuran masyarakat. Perwujudan Pancasila yang dialami Jumingan adalah
- Menjamin pemerintahan yang bertanggungjawab
- Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila
- Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional
- Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang mengenai lembaga negara
- Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan, ikut menyukseskan pemilu, pembangunan dan duduk dalam perwakilan/permusyawaratan
19. Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum pertama kali pada tahun 1955. Pemililhan umum tersebut dianggap paling demokratis dalam sejarah bangsa Indonesia meskipun diselenggarakan pada saat kondisi negara yang kurang kondusif. Pemilu tersebut dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih DPR dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Tugas utama Dewan Konstituante adalah
- Membuat undang-undang yang baru untuk menggantikan undang-undang RIS
- Membuat dan menetapkan GBHN
- Membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950
- Membuat rancangan RAPBN
- Membantu presiden dalam memilih menteri-menteri
20. Pemerintah Indonesia memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia dengan kartu KIS. Setiap warga negara yang mengalami sakit dapat berobat gratis dengan menunjukkan kartu tersebut. Hal itu berarti warga negara Indonesia telah mendapatkan hak di bidang pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama
- Pasal 28C
- Pasal 28D
- Pasal 28E
- Pasal 28G
- Pasal 28H
21. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia aktif dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Adapun pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berpedoman pada pembukaan UUD 1945 adalah
- Indonesia berusaha membantu perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah
- Menjali hubungan persabatan dengan bangsa lain atas dasar saling menghargai dengan tidak ikut campur urusan dalam negeri
- Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional yang berpedoman pada piagam PBB
- Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk perdamaian yang kekal
- Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian yang kekal
22. Pada masa orde lama terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di bawah ini salah satu bentuk penyimpangannya adalah
- Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
- Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
- Presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR
- Presiden dan wakil presiden menduduki masa jabatan hanya selama 5 tahun
- Pimpinan lembaga tinggi/ tertinggi negara diangkat menjadi menteri
23. Sikap keterbukaan pemerintah yang mendukung perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali
- Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab
- Menjadikan pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana terbuka dalam masyarakat
- Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai dan demokratis sesuai dengan hukum yang berlaku
- Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara
- Menata kehidupan politik negara yang lebih demokratis sehingga tidak terjadi goncangan politik yang dapat memicu terganggunya stabiltas nasional
24. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, budaya, dan bahasa daerah. Oleh karena itu, integritas sangat diperlukan agat tidak terjadi perpecahan. Integritas penting sebagai modal besar dalam membangun kehidupan yang bangsa sehingga memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Tiga hal utama penting dalam integritas adalah
- Kejujuran, komitmen dan konsisten
- Kerukunan, pengendalian diri, pengorbanan
- Rasa cinta, kebersamaan, persaudaraan
- Kejujuran, pengorbanan, komitmen
- Kerukunan, persaudaraan, kebersamaan
25. Presiden Soeharto melepaskan jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 kepada wakilnya B.J Habibie sebagai presiden ketiga. Setelah resmi menjabat, Presiden B.J Habibi membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden B.J Habibie melakukan beberapa upaya di bidang ekonomi, politik, serta pertahan dan keamanan. Di bawah ini yang merupakan kebijakan Presiden B.J Habibie di bidang ekonomi, kecuali
- Rekapitulasi di sektor pebankan
- Rekonstruksi perekonomian nasional Indonesia
- Menurunkan harga bahan-bahan sembako hingga 75 persen
- Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp 10.000, 00
- Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF
26. Sebagai sebuah kesatuan dan juga bersifat saling mempengaruhi antara Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 memunculkan satu akibat yang jelas, yaitu
- Antara peraturan yang satu dengan lain tidak saling bertentangan
- Pancasila harus dijadikan sumber hukum
- Batang tubuh UUD 1945 berada di bawah Pancasila
- UUD 1945 baik pembukaan maupun batang tubuh merupakan penjabaran dari apa yang ada di Pancasila
- Munculnya sifat saling melengkapi satu sama lainnya
27. Berikut ini adalah bukti bahwa Pancasila memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa dari keanekaragaman suku, budaya, dan keyakinan di Indonesia, kecuali
- Menghormati keberagaman dan perbedaan agama serta keyakinan
- Berempati kepada sesama pemeluk keyakinan
- Menjadikan ikatan kesukuan sebagai referensi utama
- Mengutamakan kerja sama dan kerja berkelompok
- Melakukan musyawarah
28. Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Juni 2016 melakukan rapat terbatas di KRI Imam Bonjol yang berlayar di perairan Natuna. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus meningkatkan keamanan dan perekonomian di wilayah Kepulauan Natuna. Berkaitan dengan informasi tersebut, ada tantangan internal yang menjadi tugas generasi muda Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI, yaitu
- Adanya isu pemanasan global
- Wabah penyakit yang belum ditemukan obatnya
- Pengawalan pulau-pulau kecil terluar masih minim
- Stablitas ekonomi dunia yang kurang kondusif
- Penguatan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia
29. Pancasila merupakan falsafah negara, sehingg dalam urusan penyelenggaraan negara hendaknya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung Pancasila. Di bawah ini yang merupakan praktik penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai persatuan tampak pada
- Pemerintah mengupayakan pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya strata sosial
- Pemerintah berusaha dan memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam pemilihan umum demi menjaga persatuan dan kesatuan
- bangsa
- Pemerintah menguasai seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah negara Indonesia dan melarang setiap pihak yang berusaha ingin memanfaatkannya
- Pemerintah memberlakukan pajak bagi warga negara yang memiliki pendapatan di atas wajib pajak dan membebaskan warga negara yang memiliki penghasilan di bawah ketentuan wajib pajak untuk tidak membayar pajak
- Pemerintah memberikan kebebasan bagi warga negara untuk mengembangkan budaya yang dimiliki setiap daerah serta mengakui keberagaman tersebut sebagai suatu kekayaan budaya nasional
30. Salah satu tujuan agenda reformasi adalah penataan kembali ketatanegeraan yang lebih baik. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang dibentuk pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lembaga ini mempunyai kewenangan khusus sesuai yang sudah ditentukan secara limitatif dalam konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu
- Memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden
- Menyelenggarakan peradilan dalam kasus pidana
- Mengadili pelanggaran penyelenggara pemerintahan dalam hal hak asasi manusia
- Menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dalam bidang pemerintahan dan politik
- Memutuskan pembubaran partai politik
31. Sering kali terjadi konflik yang disebabkan oleh adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Ketimpangan tersebut dapat memicu konflik yang lebih luas sehingga berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara. Di bawah ini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh negara sesuai nilai-nilai Pancasila untuk mencegah terjadinya ketimpangan antara hak dan kewajiban warga negara adalah
- Memperlakukan semua warga negara sesuai status sosial dalam masyarakat
- Membuat kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Membuat kebijakan yang terpusat di kawasan-kawasan padat penduduk
- Memberikan hak memilih dalam pemilihan umum kepada semua warga negara
- Meningkatkan nilai keagamaan bangsa Indonesia dengan mewajibkan dan memberi kebebasan pemeluk agama beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya
32. Di bawah ini pernyataan yang benar menunjukkan contoh bentuk hak warga negara dalam bidang sosial budaya adalah
- Perekrutan peserta lomba peringatan 17 Agustus di sebuah kelurahan tidak dilakukan secara terbuka dan warga lain tidak diberi kesempatan berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut
- Seorang warga berjalan pagi santai di trotoar bersama dengan anggota keluarganya yang lain
- Seorang pimpinan mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan tanpa mendengarkan pendapat dari anggota ataupun pihak lain yang berkompeten
- Tidak tersedianya fasilitas pendukung bagi warga negara yang ingin berpartisipasi dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara
- Seorang terdakwa belum mendapat perlakuan diskriminatif dalam proses peradilan
33. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini:
- Dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial pada tahun 1999
- Menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM dan pengadilan Ad Hoc
- Melakukan pencarian data informasi tentang pelanggaran HAM
- Menyelesaikan perkara melalui perdamaian
Upaya represif dalam pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM ditunjukkan oleh
- 1), 2), 3)
- 1), 3), 4)
- 2), 3), 5)
- 2), 4), 5)
- 3), 4), 5)
34. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak langsung terwujud pascakemerdekaan diproklamasikan. Gambaran persatuan dan kesatuan pada masa demokrasi liberal, yaitu
- Pondasi persatuan dan kesatuan telah terbangun kuat dan stabil
- Persatuan dan kesatuan Indonesia mulai tertanam kuat setelah Sumpah Pemuda 1928
- Persatuan dan kesatuan Indonesia mulai luntur dan secara perlahan mengarah kepada budaya demokrasi liberal
- Persatuan dan kesatuan mengalami ancaman karena muncul beberapa kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI
- Setelah kebangkitan nasional 1908, bentuk perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi kedaerahan tetapi bersifat nasional
35. Dalam hal urusan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat memberikan keleluasaan pada setiap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan pemerintahan daerah tidak selalu bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Akan tetapi, pemerintah daerah dapat mengandalkan aspek lain seperti pelayanan publik. Pelaksanaan aspek tersebut dapat dinterpretasikan dalam bentuk
- Meningkatkan program pelayanan kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pola hidup sehat
- Membangun sekolah-sekolah yang disertai dengan fasilitas memadai
- Melakukan pelayanan publik dengan cara optimal, adil, dan merata disertai perbaikan fasilitas yang mendukung pelayanan publik tersebut
- Melakukan evaluasi tahunan terhadap progres pelayanan publik daerah setempat sebagai bentuk upaya peningkatan dan perbaikan
- Membangun fasilitas umum untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan kepentingan dan aktivitas sehari-hari
Posting Komentar